Main Article Content

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Satpol PP dalam penertiban PKL Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta kendala apa saja yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dan observasi untuk data primer. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen laporan, literatur, peraturan-peraturan, artikel dan jurnal. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta kesimpulan. Hasil penelitian dari peranan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini adalah (1) Melakukan tindakan preventif diantaranya menata PKL dalam rangka mewujudkan ketertiban kota, kenyamanan masyarakat, dan kebaikan PKL, (2) Melakukan sosialisasi dengan cara pendekatan persuasif melalui pengarahan, himbauan dan pemahaman kepada PKL melalui mobil patroli dan pemasangan plakat-plakat larangan dan batas jam, (3) Melakukan relokasi berjualan pada lokasi yang baru, (4) Melakukan pengawasan melalui patroli setiap 2 hari sekali secara intensif, (5) Sedangkan tindakan represif diantaranya memberikan teguran dan peringatan dengan pengarahan dan pemahaman kepada PKL yang belum mematuhi aturan lokasi serta pengamanan barang dengan maksud agar PKL datang ke Kantor Satpol PP, sehingga PKL bisa diberi pembinaan. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah (1) Kekurangan personil atau anggota karena adanya pembatasan jumlah PNS dari pemerintah pusat, (2) Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia utamanya armada atau kendaraan roda empat, (3) PKL belum memahami Perda tentang PKL karena kurang kepeduliannya pada aturan yang ada, (4) Karakteristik masyarakat yang cenderung keras dan kurang peduli kepada ketertiban kota dan kepentingan umum.

Keywords: Implementasi Perda, PKL, Satpol PP

Article Details