Main Article Content

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian hadiah yang dianggap sebagai tidak pidana gratifikasi dan beban pembuktiannya. Pendekatan peneltian menggunakan pendekatan Perundang-undangan (staute approach), dengan
metode hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Hasil penelitian bahwa tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, walaupun tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, namun apabila akibat dari tindakan tersebut akan berdampak pada perilaku ketidak adilan dalam peraturan perundangan-undangan dianggap sebagai suatu tindakan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian persangkaan gratifikasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara harus disertai dengan adanya beban pembuktian atas persangkaan tindakan tersebut.

Keywords

beban pembuktian, gratifikasi, Pegawai Negeri Sipil, dan Pejabat Negara

Article Details

References

  1. Ibrahim, J. (2010). Teori dan Metodologi Penelitian HUkum Normatif. Cetakan ketiga. Bayumedia Publishing. Malang
  2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP).
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Buku Saku untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi. Memahami untuk Membasmi
  4. Pope, J. (2007). Strategi Memberantas Korupsi. Edisi kedua. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
  5. Sobari, K. (2014). Seminar “Budaya Upeti, Gratifikasi dan Hadiah”. Integrity Expo Hari Anti Korupsi se dunia. Graha Shaba Universitas Gadjah Mada. 7 Desember 2014
  6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  9. Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
  11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.